Kamis, 12 Januari 2012

HUKUM ISLAM


A.    Sumber Hukum Islam
Sumber hukum islam sering disebut dengan istilah dalil-dalil syara’. Dalil-dalil hukum (adilat al-syar’iyah) nerupakan teks-teks hukum yang digunakan sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentuan hukum. Sumber hukum islam terdiri atas :
1.)    Al-Quran adalah sebuah kitab atau buku petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada tiga macam:
a.    Hukum-hukum ‘itiqadiyah yaitu hukum-hukum yang menyangkut tentang keimanan, baik kepada Allah, para Malaikat, kitab-kitab Allah, para Nabi dan Rasul, hari akhir maupun keimanan kepada qadla dan qadar.
b.    Hukum khuluqiyyah, yakni hukum yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Oleh karena manusia dituntut memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk.
c.    Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik ibadah, muamalah, jinayah, siyasah dan lain-lain.
2.)    As-Sunnah adalah ajaran-ajaran nabi yang disampaikan lewat ucapan perbuatan atau persetujuan. Jadi sunnah nabi bisa berupa perkataan (sunnah Qauliiyah), perbuatan (sunnah fi’liyyah), sunnah yang bersifat persetujuan (sunnah taqririyya).
3.)    Ijma’ disebut sebagai suatu konsesus atau pendapat. Maka ‘ijma dapat dikatakan kesepakatan ahli hukum mengenai kasus tertentu setelah wafatnya nabi. Menurut cara terjadinya dan martabatnya, ‘ijma ada dua macam, yaitu ijma’ al-sharih dan ijma sukuti. Ijma’ al-sharih adalah kesepakatan yang dinyatakan dengan tegas baik ucapan maupun perbuatanoleh para mujtahid. Ijma sukuti adalah kesepakatan yang hanya dilakukan oleh sebagian mujtahid, sedangkan lainnya diam setuju atau tidak.
4.)    Qiyas (deduksi analogi) adalah menetapkan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam al-quran dengan menganalogikan kepada hukum dalam al-Quran karena ada persamaan illah (indikasi). Misalnya, tentang hukum narkoba yang tidak ada ketentuannya dalam al-Quran, sementara al-Quran secara eksplisit mengharamkan khamr.
5.)    Istihsan adalah memandang baik memberlakukan hukum khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap hukum umu karena ada alasan yang mengharuskan menetapkan hukum tersebut misalnya : Jual beli kotoran hewan, Jual beli barang najis diharamkan, tetapi ketika barang najis itu ada manfaat untuk kelestarian alam berubah menjadi dalil khusus yang dibolehkan.
6.)    Istishlah/maslahat: manfaat, artinya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan yang tepat sasaran sedang hukum tersebut tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik diperintah atau dilarang. Contoh: pencatatan nikah, kodifikasi Quran, Jatuhnya talaq di muka pengadilan.
7.)    Istishab: Keberlangsungan hukum yang lalu sampai masa kini sebelum adanya perubahan status hukum tersebut. Contoh: Seorang masih berstatus sebagai istri walaupun telah ditinggal suami sebelum adanya bukti yang menyatakan dia telah ditalak. Orang yang hilang dianggap tetap hidup selagi masih belum ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia.
8.)    Urf”: Adat istiadat: suatu kebiasaan yang diakui keberadaanya oleh masyarakat baik perbuatan atau perkataan selagi tidak bertentangan dengan syari’at. Contoh: Syawalan.
9.)    Sadudzari’ah adalah mencegah keburukan mencegah perbuatan yang membahayakan atau merugikan nyata meskipun sesungguhnya perbuatan itu semula bermanfaat/maslahat. Sadudzari’ah dapat diartikan jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya haram atauu sebaliknya. Misalnya haram menjual ayam jago kepada penyabung ayam.
10.)    Madzhab Sahabi: Perkataan sahabat nabi. Fatwa sahabat dapat dijadikan hujjah kalau tidak bertentangan dengan qiyas, Misalnya : masa haid sedikitnya 3 hari dan paling lama 10 hari.
11.)    Syar’u man Qablana (syari’at sebelum kita) contoh : Hukum qishas diyat.

B.    Hukum Islam
Hukum secara bahasa dapat diartikan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan atas sesuatu. Hukum islam memiliki batasan untuk tidak beralih dari sumber hukum islam seperti yang ada diatas terutama Al-Quran dan As-sunnah sebagai hukum secara langsung tertulis. Berdasarkan batasan yang ada, maka Hukum islam terbagi menjadi tiga hal yaitu
1.)    Hukum Taklifi, yaitu hukum yang bersifat tuntutan, baik tuntutan , baik tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Hukum Taklifi dibagi menjadi empat macam:
a.    Ijab, yaitu suatu tuntutan syara’ untuk dilakukan dan sifat tuntutannya adalah pasti. Contoh: sholat, zakat, puasa di bulan Ramadhan.
b.    Nadb, yaitu tuntutan syara’ yang sifat tuntutannya tidak pasti. Hukumnya melakukan dinamakan mandub (sunnah). Artinya kalau dikerjakan mendapat pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa.
c.    Tahrim, yaitu tuntutan syara untuk meninggalkan dan sifat tuntutannya adalah pasti, maka hukum melakukan perbuatan ini adalah haram, pelakunya mendapat siksa dan meninggalkannya mendapatkan pahala.
d.    Karahah, yaitu tuntutan syara’ untuk tidak melakukan perbuatan dan sifat tuntutan itu tidak pasti. Hukum melakukannya adalah makruh, artinya melakukan tidak berdosa ketika ditinggalkan dapat pahala. Contohnya berjualan saat dikumandangkan adzan jum’at.
2.)    Hukum Wadh’I (hukum sebab akibat), artinya hukum yang membicarakan tentang sebab harus dilakukan hukum tertentu, atau syarat yang menjadi sahnya hukum, atau sesuatu yang menyebabkan hukum itu harus dilakukan. Hukum Wadh’I dibagi menjadi:
a.    Sebab, artinya yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain, atau sesuatu yang dijadikan syari’at menjadi tanda adanya hukum. Contoh wajibnya puasa karena adanya ru’yah, tindakan zina menyebabkan adanya hukuman.
b.    Syarat adalah sesuatu yang menhenndaki adanya sesuatu yang lain. Syarat diartikan juga suatu yang tergantung kepadanya atas sesuatu yang lain. Misalnya wudlu merupakan syaratnya sahnya sholat, tetapi wudlu itu bukan bagian dari sholat.
c.    Mani’ (penghalang), yaitu sesuatu yang berfungsi sebagai penghalang atas sesuatu yang lain. Misalnya syarat waris-mewarisi karena adanya ikatan dalam perkawinan, akan tetapi karena istri dibunuh suaminya, tidak ada hak mewarisi bagi pembunuh dari harta yang dibunuh.
d.    Azimah, hukum yang pada umumnya ditetapkan, misalnya sholat dan puasa.
e.    Rukhsah, hukum yang bersifat keringanan, misalnya puasa wajib tetapi bagi musafir ada rukhsah (keringanan) untuk berbuka.
3.)    Hukum Takhyiri, yaitu hukum yang bersifat pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, hukum melakukan kategori ini adalah mubah. Pelaku tidak ada beban dan tidak ada dosa antara mengerjakan dan tidak mengerjakan.

C.    Unsur-Unsur Hukum Islam
Hukum dianggap ada jika telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka harus ada yang menetapkan hukum, adanya hukum yang ditetapkan, perbuatan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri dan siaoa yang harus melaksanakan hukum. Dengan demikian unsur-unsur yang harus ada dalam hukum syara’ ada empat macam:
1.)    Al-Hakim, yang menetapkan hukum
2.)    Mahkum bih (Hukum yang ditetapkan), adanya tuntutan hukum yang bersifat pasti untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
3.)    Makhum fih, perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Syara’ memiliki 3 syarat: pertama, perbuatan benar-benar diketahui oleh mukalaf, sehingga ia dapat mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jika ada ayat yang global dan tidak jelas, maka mukalaf tidak harus mengerjakannya. Kedua, tuntutan itu diyakini oleh mukalaf dari yang memang wajib membuat tuntutan, yakni Allah SWA atau Al-Hakim. Ketiga, perbuatan yang dituntutkan adalah yang sanggup untuk dilakukan mukalaf.
4.)    Mahkum Alaih (Mukalaf yang dibebani hukum), artinya mukalaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syar’i. Dengan demikian, mukalaf harus memahami daliltaklif (Tuntutan) dan ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. 

D.    Tujuan Hukum Islam
Maksud umum di syari’atkan Hukum islam menurut Abd Wahab Khalaf adalah untuk merealisir kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier.
Tujuan dari hukum menurut teori dari Imam al-Ghazali yaitu teori Maqashid al-Syari’ah menjabarkan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: al-dharuriyyat, al-hajiyyat dan al-Tahsiniyat.
Pada perkembangannya, para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum menjadi tiga yaitu:
A.    Tujuan yang bersifat Primer (maqashid al-dharuriyyat)
Maqashid al-dharuriyyat didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Artinya, bila sendi-sendi itu, tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak akan tercapai. Di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi:
1.)    Hifdz ad-din (perlindungan terhadap agama), Pemeliharaan agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan murtad (riddahhi ruju’) artinya kembali.
2.)    Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa), sebagai alasan pengharaman membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alas an yang hak.
3.)    Hifdz an-nasb (perlindungan terhadao keturunan), merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah dan dilarangnya perzinaan, karena perbuatan itu merusak keturunan (nasab).
4.)    Hifdz al-aql (perlindungan terhadap akal), merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras.
5.)    Hifdz al-mal (perlindungan terhadap harta), merupakan pengistilahan dari cegahan untuk mencuri, cegahan makan harta dengan cara batil.
B.    Tujuan yang bersifat Sekunder (Maqashid al-Hajiyyat), didefinisikan sebagai seuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori al-dhauriyyat. Misalnya, membangun masjid untuk menfasilitasi ibadah shalat sebagai tujuan primer.
C.    Tujuan yang bersifat Tersier (Maqashid al-Tahsiniyyat), merupakan sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah. Misalnya memperindah masjid.

E.    Metodologi penemuan hukum islam
Dalam menentukan hukum islam diperlukan beberapa metode. Mesti diingat kembali bahwa masalah utama yang mendorong ulama untuk  merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad adalah kenyataan abadi yang dihadapi oleh umat islam bahwa nash al-Quran dan hadis terbatas secara kuantitatif padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang. Maka digunakan berbagai metode untuk menentukan hukum islam , diantaranya:
1.    Metode Penafsiran teks hukum (interpretasi Literal).
Pada era kekinian, kebutuhan akan hukum kontemporer mendesak keberadaannya, sementara teks hukum secara kuantitas terbatas, di samping keputusan hukum baik dalam al-Quran maupun As-Sunnah belum atau kurang jelas. Oleh karena itu, diperlukan istimbat yang menggunakam dua pendekatan yaitu: Bahasa yaitu mendekati sumber hukum dari segi kebahasaan dan Makna yaitu mendekati hukum islam dari segi makna dan tujuan  dibalik teks hukum.
2.    Metode Ta’lili
Yaitu meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum. Pondasi ini merupakan sebab adanya hukum berupa alas an-alasan ditetapkannya hukum maupun tujuan hukum.
3.    Metode Sinkronisasi
Metode ini diperlukan saat tejadi pertentangan antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya.

Perubahan mendasar dalam kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman selalu menuntut, pembaharuan, reformasi dan reformulasi rumusan hukum. Jika tidak, hukum yang ada tidak mampu melahirkan kemaslahatan bagi umat manusia, yang terjadi sebaliknya, hukum menjadi pengekang dalam kemajuan umat. Seperti kasus zakat yang meniadakan zakat atas pemilik kuda, Hal ini sangat tidak sesuai dengan jaman sekarang mengingat kuda digunakan sebagai harta kekayaan. Hal ini tidak adil bagi peternak kambing yang diwajibkan zakat. Selain masalah kuda juga tentang zakat tanaman yang sebatas terhadap tanaman pokok sedangkan tanaman lain seperti cengkeh, coklat dan lain-lain mempunyai nilai jual yang tinggi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar